Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah tegas terhadap penggunaan kecerdasan buatan asal China dengan memerintahkan lembaga federal sipil menghapus produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi pemerintah. Kebijakan yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2026 melalui Department of Homeland Security (DHS) ini juga melarang pengadaan produk baru yang dikembangkan DeepSeek maupun perusahaan afiliasinya. Langkah tersebut didorong oleh kekhawatiran mengenai keamanan data, potensi akses informasi sensitif, dan risiko rantai pasokan teknologi. Keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam persaingan AI global sekaligus memperlihatkan bagaimana keamanan nasional semakin memengaruhi kebijakan penggunaan teknologi digital.
Amerika Serikat Resmi Larang DeepSeek pada Sistem Federal Sipil
Administrasi pemerintahan Amerika Serikat meningkatkan pengawasan terhadap penerapan teknologi kecerdasan buatan yang diidentifikasi memiliki risiko terhadap keamanan informasi pemerintah. Dengan menerapkan perintah Department of Homeland Security, lembaga federal sipil diwajibkan menyingkirkan produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi mereka. Perintah ini juga meliputi larangan pengadaan produk yang disediakan oleh Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. beserta entitas afiliasinya. Tidak hanya itu, ketentuan juga mencakup produk pihak ketiga yang dikembangkan menggunakan implementasi DeepSeek. Keputusan tersebut menunjukkan upaya pemerintah AS untuk membatasi ketergantungan sistem federal terhadap penyedia teknologi yang menimbulkan kekhawatiran keamanan.
Keputusan penghapusan tersebut telah dikeluarkan pada 24 Juli 2026 oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin. Namun demikian, pemberitahuan kepada publik baru diumumkan secara resmi melalui Federal Register pada 20 Oktober 2026. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa pembatasan diberlakukan terhadap lembaga eksekutif federal sipil, dengan pengecualian tertentu bagi sistem keamanan nasional dan sistem informasi rahasia khusus. Dengan demikian, kebijakan ini tidak berarti larangan umum bagi seluruh masyarakat Amerika Serikat untuk menggunakan DeepSeek. Pengguna individu juga tidak dengan sendirinya menjadi pihak yang diwajibkan menghapus layanan tersebut. Batasan kebijakan tersebut perlu diperhatikan agar keputusan pemerintah tidak dipahami sebagai pemblokiran nasional terhadap seluruh akses DeepSeek.
Risiko Keamanan AI Menjadi Perhatian Pemerintah Federal AS
Bagian dari pertimbangan utama dalam pembatasan DeepSeek adalah kekhawatiran terkait pengelolaan data pengguna. Otoritas keamanan AS menilai kemungkinan informasi yang diproses melalui layanan kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Dalam konteks sistem pemerintahan, informasi yang dimasukkan dalam aplikasi AI dapat berisi dokumen internal, data operasional, dan informasi sensitif lainnya. Persoalan keamanan ini berkaitan dengan lokasi pemrosesan data serta kerangka hukum yang berlaku terhadap penyedia layanan. Dengan pertimbangan tersebut, penggunaan produk AI dalam lingkungan pemerintahan memerlukan pengawasan yang menyeluruh. Meskipun demikian, penilaian risiko dan kemungkinan akses data tidak langsung menunjukkan bahwa setiap penggunaan DeepSeek telah menyebabkan kebocoran informasi.
Selain perlindungan data, pemerintah AS juga mengevaluasi risiko keamanan rantai pasokan perangkat lunak. Pada sistem digital berskala besar, satu produk dapat menggunakan komponen dari banyak pengembang yang berbeda. Situasi ini menciptakan tantangan ketika organisasi harus memastikan asal-usul kode, model AI, serta layanan yang digunakan. Ketika suatu aplikasi pihak ketiga dikembangkan dengan teknologi DeepSeek, produk tersebut dapat termasuk dalam ruang lingkup perintah penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, proses pemeriksaan tidak cukup hanya mencari aplikasi dengan nama DeepSeek. Pengelola sistem informasi juga membutuhkan pemeriksaan terhadap berbagai integrasi perangkat lunak untuk mengidentifikasi apakah terdapat komponen yang tercakup dalam kebijakan tersebut.
Dasar Hukum Penghapusan DeepSeek dari Infrastruktur Pemerintah
Keputusan pemerintah terhadap DeepSeek menggunakan kewenangan dari Federal Acquisition Supply Chain Security Act of 2018 atau FASCSA. Undang-undang tersebut menyediakan mekanisme bagi pemerintah Amerika Serikat untuk mengecualikan pengadaan dan penggunaan produk teknologi yang dianggap memiliki risiko keamanan rantai pasokan. Pada penerapan ketentuan tersebut, Federal Acquisition Security Council menjalankan penilaian dan rekomendasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, pejabat yang memiliki kewenangan dapat mengeluarkan perintah pengecualian pengadaan maupun penghapusan produk. Untuk lembaga federal sipil, kewenangan tersebut dijalankan oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri. Dengan mekanisme ini, pembatasan teknologi diterapkan melalui instrumen hukum resmi, bukan sekadar rekomendasi penggunaan perangkat lunak.
Mengacu pada aturan, instansi yang termasuk dalam perintah harus mematuhi pembatasan pengadaan dan penghapusan produk yang telah diidentifikasi. Namun demikian, mekanisme hukum tersebut juga menyediakan proses permohonan pengecualian apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengajuan pengecualian dilakukan melalui jalur resmi dan tidak secara otomatis memberikan izin penggunaan. Tidak hanya organisasi pemerintahan, kontraktor yang menjalankan pekerjaan berdasarkan kontrak federal tertentu juga dapat terdampak aturan rantai pasokan tersebut. Jika kontrak memuat klausul FASCSA yang berlaku, perusahaan harus memeriksa kesesuaian produk yang digunakan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengawasan teknologi pemerintah dapat memengaruhi penyedia layanan dan mitra pengadaan.
Dampak Larangan DeepSeek bagi Lembaga Federal dan Industri AI
Dari sudut pandang pengelola sistem pemerintah, perintah penghapusan DeepSeek menghadirkan kebutuhan untuk meninjau penggunaan perangkat lunak secara sistematis. Kegiatan pemeriksaan tersebut berpotensi melibatkan inventarisasi aplikasi, layanan berbasis API, serta komponen AI yang digunakan dalam berbagai sistem internal. Jika ditemukan produk yang tercakup dalam perintah, organisasi harus melaksanakan langkah penghapusan sesuai kewajiban yang berlaku. Namun demikian, penghentian penggunaan teknologi tertentu harus memperhitungkan ketergantungan aplikasi agar tidak menghambat layanan penting secara tidak terencana. Dalam situasi tertentu, aplikasi internal yang menggunakan model AI untuk mengolah dokumen mungkin membutuhkan pengganti yang telah memenuhi persyaratan keamanan. Berkat evaluasi menyeluruh, risiko gangguan operasional dapat ditekan selama proses penyesuaian berlangsung.
Dari sisi industri, kebijakan tersebut dapat mendorong penyesuaian terhadap keputusan perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah federal Amerika Serikat. Penyedia perangkat lunak yang mengintegrasikan model DeepSeek dalam produk mereka perlu memahami apakah penawaran tersebut dipengaruhi oleh perintah pemerintah. Selain itu, perusahaan dapat menemui kebutuhan tambahan untuk menunjukkan asal-usul komponen AI dalam layanan yang mereka sediakan. Perubahan tersebut mendorong perhatian terhadap transparansi rantai pasokan perangkat lunak dan tata kelola model kecerdasan buatan. Walaupun begitu, pembatasan pada pengadaan federal tidak otomatis meniadakan seluruh peluang penggunaan DeepSeek dalam industri swasta. Pelaku usaha yang tidak terikat ketentuan tetap perlu mengevaluasi risiko teknologi berdasarkan kebutuhan dan kewajiban masing-masing.
Persaingan AI Amerika Serikat dan China Semakin Dipengaruhi Keamanan
Kebijakan pemerintah federal mencerminkan semakin eratnya hubungan antara perkembangan kecerdasan buatan dan kepentingan keamanan nasional. Di tengah percepatan inovasi global, teknologi kecerdasan buatan mulai berperan sebagai komponen penting dalam ekonomi digital, penelitian, dan aktivitas pemerintahan. Perusahaan pengembang dari berbagai negara bersaing menghadirkan model dengan kemampuan yang semakin canggih. Pengembang model kecerdasan buatan itu menarik perhatian internasional melalui pengembangan model seperti DeepSeek R1 dan V3. Namun demikian, kemampuan teknis suatu model tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam kelayakannya untuk digunakan dalam lingkungan pemerintah. Pertimbangan kedaulatan informasi juga memiliki peranan penting dalam mengarahkan keputusan pengadaan teknologi.
Sementara itu, pembatasan terhadap teknologi asal China menghadirkan perbedaan pandangan mengenai keseimbangan antara keamanan nasional dan keterbukaan perdagangan. Pemerintah Amerika Serikat memprioritaskan perlindungan sistem federal dari risiko yang dianggap dapat melemahkan keamanan informasi. Dari pihak China, pemerintah China menegaskan penolakan terhadap penggunaan alasan keamanan nasional yang dianggap terlalu luas dalam membatasi perusahaan teknologinya. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan AI kini melibatkan kepentingan ekonomi, keamanan, dan hubungan internasional. Bagi industri global, perkembangan tersebut mungkin meningkatkan kebutuhan terhadap audit keamanan, transparansi asal model, dan kepatuhan regulasi. Atas dasar tersebut, perusahaan yang mengintegrasikan AI lintas negara sebaiknya memahami perubahan kebijakan di setiap pasar tempat mereka beroperasi.
Kebijakan DeepSeek Menjadi Babak Baru Keamanan Teknologi AI
Perintah Amerika Serikat untuk mengeluarkan DeepSeek dari sistem pemerintah federal sipil menjadi perkembangan besar dalam pengawasan TEKNOLOGI kecerdasan buatan. Dengan menggunakan Federal Acquisition Supply Chain Security Act, pemerintah AS mengendalikan pengadaan serta penggunaan produk yang dinilai menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Langkah ini memperlihatkan bahwa keamanan data dan asal-usul perangkat lunak termasuk pertimbangan penting dalam penggunaan AI pada lingkungan pemerintahan. Meskipun demikian, ruang lingkup kebijakan sebaiknya dicermati secara tepat karena tidak dengan sendirinya mengikat seluruh pengguna individu maupun perusahaan swasta. Dalam perkembangan selanjutnya, keputusan ini mungkin memperkuat pengawasan terhadap penyedia AI serta rantai pasokan teknologi global. Menurut pandangan Anda, apakah pembatasan model AI asing pada sistem pemerintah merupakan langkah tepat dalam melindungi informasi sensitif? Sampaikan pandangan Anda mengenai masa depan regulasi kecerdasan buatan.
