Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah tegas terhadap penggunaan kecerdasan buatan asal China dengan memerintahkan lembaga federal sipil menghapus produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi pemerintah. Kebijakan yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2026 melalui Department of Homeland Security (DHS) ini juga melarang pengadaan produk baru yang dikembangkan DeepSeek maupun perusahaan afiliasinya. Langkah tersebut didorong oleh kekhawatiran mengenai keamanan data, potensi akses informasi sensitif, dan risiko rantai pasokan teknologi. Keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam persaingan AI global sekaligus memperlihatkan bagaimana keamanan nasional semakin memengaruhi kebijakan penggunaan teknologi digital.
Pemerintah AS Perintahkan Penghapusan Teknologi DeepSeek
Pemerintah Amerika Serikat meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan teknologi kecerdasan buatan yang dinilai memiliki risiko terhadap keamanan informasi pemerintah. Berdasarkan perintah Department of Homeland Security, lembaga federal sipil diwajibkan mengeluarkan produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi mereka. Perintah ini juga mencakup larangan pengadaan produk yang diproduksi oleh Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. beserta entitas afiliasinya. Selain pembatasan langsung, ketentuan juga mencakup produk pihak ketiga yang dikembangkan menggunakan implementasi DeepSeek. Keputusan tersebut menunjukkan upaya pemerintah AS untuk mengendalikan ketergantungan sistem federal terhadap penyedia teknologi yang memerlukan pembatasan keamanan tambahan.
Perintah resmi tersebut ditetapkan lebih awal pada 24 Juli 2026 oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin. Meskipun begitu, pemberitahuan kepada publik baru diterbitkan melalui Federal Register pada 20 Oktober 2026. Publikasi pemerintah tersebut menegaskan bahwa pembatasan berlaku terhadap lembaga eksekutif federal sipil, dengan pengecualian tertentu bagi sistem keamanan nasional dan sistem informasi rahasia khusus. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, kebijakan ini tidak berarti larangan umum bagi seluruh masyarakat Amerika Serikat untuk menggunakan DeepSeek. Masyarakat umum juga tidak secara otomatis menjadi pihak yang harus menghapus layanan tersebut. Batasan kebijakan tersebut penting dipahami agar keputusan pemerintah tidak digambarkan sebagai pemblokiran nasional terhadap seluruh akses DeepSeek.
Risiko Keamanan AI Menjadi Perhatian Pemerintah Federal AS
Di antara pertimbangan utama dalam pembatasan DeepSeek adalah kekhawatiran terkait pengelolaan data pengguna. Pemerintah Amerika Serikat mempertimbangkan kemungkinan informasi yang diproses melalui layanan kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Dalam konteks sistem pemerintahan, informasi yang diproses dalam aplikasi AI dapat melibatkan dokumen internal, data operasional, dan informasi sensitif lainnya. Risiko yang dipertimbangkan dipengaruhi oleh lokasi pemrosesan data serta kerangka hukum yang berlaku terhadap penyedia layanan. Dengan pertimbangan tersebut, penggunaan produk AI dalam lingkungan pemerintahan memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Namun demikian, penilaian risiko dan kemungkinan akses data tidak secara otomatis membuktikan bahwa setiap penggunaan DeepSeek telah menyebabkan kebocoran informasi.
Tidak hanya mempertimbangkan privasi, pemerintah AS juga memperhatikan risiko keamanan rantai pasokan perangkat lunak. Pada sistem digital berskala besar, satu produk dapat mengintegrasikan komponen dari banyak pengembang yang berbeda. Struktur perangkat lunak demikian menciptakan tantangan ketika organisasi harus memastikan asal-usul kode, model AI, serta layanan yang digunakan. Jika suatu aplikasi pihak ketiga mengintegrasikan teknologi DeepSeek, produk tersebut dapat tercakup oleh ruang lingkup perintah penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas dasar tersebut, proses pemeriksaan tidak cukup hanya mencari aplikasi dengan nama DeepSeek. Lembaga pemerintah juga perlu meninjau berbagai integrasi perangkat lunak untuk memastikan apakah terdapat komponen yang tercakup dalam kebijakan tersebut.
Dasar Hukum Penghapusan DeepSeek dari Infrastruktur Pemerintah
Kebijakan penghapusan terhadap DeepSeek didasarkan pada Federal Acquisition Supply Chain Security Act of 2018 atau FASCSA. Peraturan federal tersebut menyediakan mekanisme bagi pemerintah Amerika Serikat untuk mengecualikan pengadaan dan penggunaan produk teknologi yang dipandang menghadirkan risiko keamanan rantai pasokan. Dalam pelaksanaannya, Federal Acquisition Security Council menjalankan penilaian dan rekomendasi yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, pejabat yang memiliki kewenangan dapat mengeluarkan perintah pengecualian pengadaan maupun penghapusan produk. Dalam lingkungan pemerintahan federal sipil, kewenangan tersebut menjadi tanggung jawab Menteri Keamanan Dalam Negeri. Dengan mekanisme ini, pembatasan teknologi dijalankan melalui instrumen hukum resmi, bukan sekadar rekomendasi penggunaan perangkat lunak.
Dalam pelaksanaan kebijakan, instansi yang tercakup dalam perintah harus mematuhi pembatasan pengadaan dan penghapusan produk yang telah disebutkan. Walaupun begitu, mekanisme hukum tersebut juga mengatur proses permohonan pengecualian apabila terdapat alasan yang memenuhi persyaratan. Permohonan tersebut perlu diajukan melalui jalur resmi dan tidak dengan sendirinya menghadirkan izin penggunaan. Selain lembaga pemerintah, kontraktor yang menjalankan pekerjaan berdasarkan kontrak federal tertentu juga dapat terdampak aturan rantai pasokan tersebut. Khusus apabila kontrak memuat klausul FASCSA yang berlaku, perusahaan harus memeriksa kesesuaian produk yang digunakan. Ketentuan demikian memperlihatkan bahwa pengawasan teknologi pemerintah dapat berdampak terhadap penyedia layanan dan mitra pengadaan.
Pembatasan Teknologi DeepSeek Mengubah Pengelolaan Sistem Pemerintah
Bagi lembaga federal, perintah penghapusan DeepSeek menciptakan kebutuhan untuk memeriksa penggunaan perangkat lunak secara terstruktur. Proses tersebut memerlukan inventarisasi aplikasi, layanan berbasis API, serta komponen AI yang digunakan dalam berbagai sistem internal. Jika ditemukan produk yang tercakup dalam perintah, organisasi harus merencanakan langkah penghapusan sesuai kewajiban yang berlaku. Walaupun begitu, penghentian penggunaan teknologi tertentu perlu mempertimbangkan ketergantungan aplikasi agar tidak merusak layanan penting secara tidak terencana. Untuk memberikan gambaran, aplikasi internal yang menggunakan model AI untuk menganalisis dokumen mungkin mengharuskan penggunaan pengganti yang telah memenuhi persyaratan keamanan. Melalui pengelolaan perubahan yang tepat, risiko gangguan operasional dapat ditekan selama proses penyesuaian berlangsung.
Jika dilihat dari sektor teknologi, kebijakan tersebut dapat mengubah keputusan perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah federal Amerika Serikat. Vendor teknologi yang memanfaatkan model DeepSeek dalam produk mereka sebaiknya mengevaluasi apakah penawaran tersebut termasuk dalam perintah pemerintah. Selain itu, perusahaan dapat mengalami kebutuhan tambahan untuk menunjukkan asal-usul komponen AI dalam layanan yang mereka sediakan. Dampak kebijakan tersebut mendorong perhatian terhadap transparansi rantai pasokan perangkat lunak dan tata kelola model kecerdasan buatan. Meskipun demikian, pembatasan pada pengadaan federal tidak secara langsung mengakhiri seluruh peluang penggunaan DeepSeek dalam industri swasta. Pelaku usaha yang tidak terikat ketentuan tetap sebaiknya menilai risiko teknologi berdasarkan kebutuhan dan kewajiban masing-masing.
Kebijakan DeepSeek Menyoroti Hubungan Teknologi dan Geopolitik
Pembatasan terhadap DeepSeek menunjukkan semakin eratnya hubungan antara kemajuan kecerdasan buatan dan kepentingan keamanan nasional. Seiring meningkatnya persaingan industri AI, teknologi kecerdasan buatan mulai berperan sebagai komponen penting dalam ekonomi digital, penelitian, dan aktivitas pemerintahan. Perusahaan pengembang dari berbagai negara berlomba menghadirkan model dengan kemampuan yang lebih kompetitif. Pengembang model kecerdasan buatan itu memperoleh perhatian internasional melalui pengembangan model seperti DeepSeek R1 dan V3. Namun demikian, kemampuan teknis suatu model tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam kelayakannya untuk digunakan dalam lingkungan pemerintah. Pertimbangan kedaulatan informasi juga menjalankan peranan penting dalam membentuk keputusan pengadaan teknologi.
Di sisi lain, pembatasan terhadap teknologi asal China menimbulkan perbedaan pandangan mengenai keseimbangan antara keamanan nasional dan keterbukaan perdagangan. Pemerintah Amerika Serikat memprioritaskan perlindungan sistem federal dari risiko yang dianggap dapat melemahkan keamanan informasi. Dari pihak China, pemerintah China menyampaikan penolakan terhadap penggunaan alasan keamanan nasional yang dianggap terlalu luas dalam membatasi perusahaan teknologinya. Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pengaturan AI kini berkaitan dengan kepentingan ekonomi, keamanan, dan hubungan internasional. Bagi industri global, perkembangan tersebut dapat meningkatkan kebutuhan terhadap audit keamanan, transparansi asal model, dan kepatuhan regulasi. Dengan demikian, perusahaan yang mengintegrasikan AI lintas negara perlu memperhatikan perubahan kebijakan di setiap pasar tempat mereka beroperasi.
Kesimpulan tentang Perintah Penghapusan DeepSeek di Amerika Serikat
Perintah Amerika Serikat untuk menghapus DeepSeek dari sistem pemerintah federal sipil menandai perkembangan signifikan dalam pengawasan TEKNOLOGI kecerdasan buatan. Dengan menggunakan Federal Acquisition Supply Chain Security Act, pemerintah AS melarang pengadaan serta penggunaan produk yang dianggap menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa keamanan data dan asal-usul perangkat lunak termasuk pertimbangan penting dalam penggunaan AI pada lingkungan pemerintahan. Namun demikian, ruang lingkup kebijakan perlu dipahami secara tepat karena tidak langsung diterapkan seluruh pengguna individu maupun perusahaan swasta. Dalam perkembangan selanjutnya, keputusan ini mungkin mendorong pengawasan terhadap penyedia AI serta rantai pasokan teknologi global. Bagaimana menurut Anda, apakah pembatasan model AI asing pada sistem pemerintah menjadi strategi yang diperlukan dalam melindungi informasi sensitif? Sampaikan pandangan Anda mengenai masa depan regulasi kecerdasan buatan.
